Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

JAKARTA (7/4) – Pasca ditetapkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 pada tanggal 1 April 2017 yang mengatur tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Kementerian Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengedukasi masyarakat dengan melaksanakan Sosialisasi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jumat (7/4).
Sosialisasi PM 26/2017 dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Pudji Hartanto.  “Peraturan ini sudah dikaji dan menghasilkan revisi yang dituangkan dalam PM 26 tahun 2017 dan sudah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Pudji.
Pudji mengungkapkan bahwa isu yang beredar selama ini bahwa setelah ditetapkannya PM 26/2017 tanggal 1 April 2017 akan ada gejolak penolakan di masyarakat adalah HOAX. “Sampai dengan saat ini kondisi aman, kondusif dan tidak ada hal yang menonjol. Hal ini sebagai wujud kedewasaan masyarakat dalam menyikapi suatu hal,” kata Pudji.
Tujuan dari penetapan PM 26/2017 dilaksanakan adalah pemerintah ingin melindungi, mengayomi & melayani masyarkaat secara keseluruhan (pengguna jasa angkutan, perusahaan angkutan konvensional, perusahaan angkutan online).
Oleh karena itu, setelah penetapan aturan tersebut pemerintah menilai diperlukan adanya masa transisi guna kebijakan tersebut bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. “Hal lain diharapkan agar bisa saling kolaborasi & masing masing introspeksi utk melakukan perbaikan terhadap pelayanan angkutan secara keseluruhan,” ungkap Pudji.
Ada beberapa materi yg penerapannya mengalami masa TRANSISI. Untuk transisi 2 bulan yaitu, Akses Digital Dashboard, stiker dan KIR. “Untuk akses digital dashboard perlu sinkronisasi IT Kementerian Kominfo dengan Kemenhub, untuk stiker perlu kualitas dan akuntabilitas dg menggunakan barcode/RFID, dan KIR dipersiapkan untuk peningkatan kualitas dan pelayanan, salah satunya kerjasama pihak swasta/APM,” jelas Pudji.
Kemudian 4 poin yang memerlukan masa transisi 3 bulan yaitu tarif, kuota, stnk dan pajak. “Tarif dan stnk diperlukan usulan dari masing2 daerah yg akan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atas hasil kajian/analisa,” ungkap Pudji. “Sedangkan untuk stnk dan pajak perlu proses penyesuaian karena melibatkan Polri dan Kementerian Keuangan secara teknis,” lanjutnya.
Sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut digunakan sebagai angkutan online, akan diberi tanda berupa sticker. “Stiker ini sebagai tanda pencegahan, pencegahan dari tindakan yg melanggar,” kata Pudji. Sticker khusus ini dibuat dengan teknologi RFID, untuk mempermudah pengawasan dan pengidentifikasian.
Saat ini Polri juga sedang membahas identitas kendaraan melalui TNKB khusus bagi angkutan sewa online. “Pihak kepolisian sedang memikirkan 3 huruf yang tepat di TNKB,” ujar Pudji.
Selanjutnya Pudji mengatakan bahwa SIM yang disyaratkan bagi pengemudi angkutan sewa khusus adalah Sim A umum. “Per 1 April 2017 pengemudi tersebut harus menggunakan SIM A umum, jangan kaget jika nanti ada pemeriksaan kelengkapan tetapi tidak menggunakan SIM A umum,” ucap Pudji.
Outcome dari hasil kerja selama ini adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dalam penggunaan transportasi yang aman dan nyaman. (KDN/PTR)*
Share