Seksi Pelayanan Kereta Api dan Penyeberangan diatas air

Seksi Pelayanan Kereta Api dan Penyeberangan diatas air

  • Seksi Pelayanan Kereta Api dan penyeberangan diatas air dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pelayanan kereta api dan penyeberangan diatas air
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
  • Kepala Seksi Pelayanan Kereta Api dan penyeberangan diatas air  mempunyai tugas:
  1. menyusun program kegiatan Seksi Pelayanan kereta api dan penyeberangan diatas Air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
  6. melaksanakan rencana pengadaan dan pemeliharaan perahu penyeberangan;
  7. menyusun rencana dan bahan penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
  8. menyusun rekomendasi izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan keramba di sungai dan danau;
  9. pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
  10. menyiapkan sarana dan petugas penjagaan perlintasan kereta api
  11. melaksanakan evaluasi dan pemeliharan pos PJL kereta api
  12. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
  13. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan keselamatan lalu lintas air guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atau
  15. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkereta apian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota.
  16. penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
  17. penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi.
  18. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
  19. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi.
  20. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin
  21. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Infokom untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;embagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
  22. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan keselamatan lalu lintas air guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  23. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
  24. pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi; melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
  25. menyusun rekomendasi izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau;
  26. menyusun rencana dan bahan penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
  27. melaksanakan rencana pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
  28. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
  29. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

 

Share