SEKSI ANGKUTAN

Seksi Angkutan

  • Seksi Angkutan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Angkutan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang angkutan.
  • Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas:
  1. menyusun program kegiatan Seksi Angkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  3. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
  4. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
  5. menyusun rencana program operasional dan pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dengan kendaraan umum agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan jasa angkutan dengan penyedia jasa angkutan, kapasitas jaringan transportasi jalan dengan kendaraan umum yang beroperasi serta menjamin kualitas pelayanan angkutan penumpang;
  6. melaksanakan penyusunan, penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten;
  7. melaksanakan pengawasan dan pemantauan jaringan transportasi dan distribusi perjalanan sebagai upaya pengendalian angkutan untuk transportasi jalan dalam rangka menjamin kelancaran dan kualitas pelayanan angkutan serta sebagai bahan evaluasi transportasi jaringan dan terpenuhinya kebutuhan angkutan jalan;
  8. memberikan rekomendasi perizinan yang diperlukan berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan jalan dengan kendaraan umum meliputi izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota, izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten, izin operasi angkutan sewa, izin insidentil , izin penning, izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang dilimpahkan;
  9. melaksanakan penelitian, penyusunan rencana penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan, dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten;
  10. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum;
  11. melaksanakan koordinasi pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten;
  12. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
  13. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;
  14. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan di bidang angkutan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan
Share